[Emas_melayu] Digest Number 8055

There are 2 messages in this issue.

Topics in this digest:

1. Edy Rahmayadi Ketua PSSI Maju Pilgub, La Nyalla Tagih Hutang PSSI Rp
From: joko harsono

2. Kinerja Pemkot Surabaya Jika Hanya Sekedar Berorientasi Proyek, Bisa
From: Robert Sianturi


Messages
________________________________________________________________________
1. Edy Rahmayadi Ketua PSSI Maju Pilgub, La Nyalla Tagih Hutang PSSI Rp
Posted by: "joko harsono" jokoharsono@yahoo.com qgtovdwyqerqsmlelksnrtsdv3hfsfr4fmchm7nb
Date: Mon Feb 12, 2018 4:57 am ((PST))

Edy Rahmayadi Ketua PSSI Maju Pilgub, La Nyalla Tagih Hutang PSSI Rp 25 Miliar

Sebaiknya PSSI Lunasi Hutang Pada La Nyalla, Sebelum Edy Rahmayadi Ditetapkan Sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara
Mantan Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti mengaku PSSI masih memiliki tanggungan hutang kepada dirinya.
Besaran hutang PSSI dan Liga Indonesia kepada dirinya mencapai hampir Rp 25 Miliar.
Kepada sejumlah wartawan, La Nyalla mengatakan silakan dikonfirmasi ke Ketua Umum PSSI sekarang, Edy Rahmayadi.
Ia mengaku sudah bersurat tiga kali ke PSSI.
Namun belum ada jawaban yang menjelaskan bagaimana dan kapan hutangnya akan dibayar.
"Tanya aja ke Pak Edy. Mungkin beliau sibuk. Apalagi beliau maju di Pilkada Sumatera Utara. Jadi masih belum bisa jawab bagaimana dan kapan PSSI akan bayar uang saya", ujarnya dalam rilis
"Salah satunya kan untuk bayar ke klub-klub peserta liga, karena kesulitan cashflow, pinjam dulu ke saya pribadi. Begitu juga di PSSI, karena kesulitan bayar kewajiban, pinjam dulu ke saya. Kan memang PSSI tidak dapat uang dari pemerintah. Jadi kalau kesulitan, ya pinjam dulu ke saya," urainya.
La Nyalla mengaku mengadukan ke pemerintah bila PSSI tidak memberikan penyelesaian atas hutangnya.
"Selama ini masih saya simpan, tapi rupanya mereka tidak ada niat baik mau selesaikan kewajibannya. Saya sudah buat surat resmi ke Menpora, biar semua terbuka," tutupnya.
Haris Setiawan dari Majelis Perkumpulan Pemuda menyatakan, sebaiknya ketua PSSI Edy Rahmayadi segera melunasi seluruh hutang PSSI kepada la Nyalla.

"Apalagi Edy sekarang maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara, sebelum ditetapkan secara resmi sebagai calon gubernur oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), alangkah baiknya jika Edy melunasi semua hutang PSSI yang dipimpinnya itu kepada La Nyalla", ujarnya.
"Jika Edy belum melunasi semua hutang PSSI kepada La Nyalla, tentunya tidak salah jika KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) melakukan tindakan tertentu dan atau catatan tersendiri terhadap pencalonan Edy Rahmayadi pada pemilihan gubernur Sumatera Utara" tuturnya.
Menurut Haris, alangkah baiknya jika Edy bisa meniru kebijaksanaan La Nyalla, dimana untuk menjalankan roda PSSI la Nyalla tak segan merogoh uang pribadinya untuk membiayai kegiatan PSSI.

Sumber: https://www.kaskus.co.id/thread/5a6e9656d44f9f69708b4568/edy-rahmayadi-ketua-pssi-maju-pilgub-la-nyalla-tagih-hutang-pssi-rp-25-miliar/

| | Virus-free. www.avast.com |





Messages in this topic (1)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Kinerja Pemkot Surabaya Jika Hanya Sekedar Berorientasi Proyek, Bisa
Posted by: "Robert Sianturi" robertsianturi@yahoo.com robertsianturi
Date: Mon Feb 12, 2018 8:23 am ((PST))

Jurnal Korupsihttp://jurnal-korupsi.blogspot.co.id/2018/02/medianusantara-kinerja-pemkot-surabaya.html

Surat kepada walikota Surabaya, yang didapat dari sebuah group WA
Kinerja Pemkot Surabaya JikaHanya Sekedar Berorientasi Proyek, Bisa Berakibat Gagalnya Program UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)
 Pemkot(pemerintah kota) Surabaya, pada tahun 2018 ini mengalokasikan dana sebesar Rp.52 milyar untuk pembelian komputer dan perlengkapannya, dimana rencananyasebanyak 5255 tersebut akan diberikan kepada SD dan SMP negeri yang kekuranganperalatan UntukSD keperluannya meliputi pemenuhan laboratorium, ruang guru dan ruang tatausaha. Sedangkan di jenjang SMP komputer diberikan untuk melengkapilaboratorium, ruang guru dan keperluan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Sayangnyaprogram dari pemkot Surabaya yang bagus, terindikasi akan mendapat kendala dari oknum2pejabat pemkot yang diduga kinerjanya hanya sekedar berorientasi bahwa program kerjaitu adalah sebuah proyek yang bisa dimain2kan.  Karenakalau orientasinya bahwa yang penting adalah proyek bisa dikelola untukkepentingan pribadi oknum2 tertentu dari pejabat pemkot Surabaya, maka persoalanprogram pemerintah itu bisa berjalan atau tidak berjalan adalah tidak penting.Toh kalau program berjalan atau  tidakberjalan, oknum2 pemkot tetap rutin mendapat gaji. Sedangkan pengelolaan programjika itu orientasinya sekedar proyek bisa memunculkan keuntungan tambahantertentu bagi oknum pejabat pemkot, diluar gaji rutin dan honor tunjangansertafasilitas yang telah diterima. Kemungkinan bahwa program pemerintah adalah berorientasi hanya sekedar proyek yang dilakukan secara  sistematis terencana dan terstruktur ini,bisa dilihat dari indikasi bahwa untuk pembelian komputer untuk keperluansekolah itu dana dikelola oleh Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan AsetPemkot Surabaya. Sedangkan dinas pendidikan tugasnya hanya membagi komputeryang dibeli oleh Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot, ke SDdan SMP di Surabaya. Seharusnyadana dikelola oleh Dinas Pendidikan, karena mereka yang tahu kebutuhan komputeryang diperlukan oleh sekolah di Surabaya, baik jumlah maupun spesifikasinyauntuk keperluan kegiatan mengajar. Dan atau dana itu oleh dinas pendidikan bisalangsung dibagikan ke sekolah agar sekolah membeli peralatan komputer yangdiperlukannya. Disesuaikan dengan jumlah siswa, lokasi dan kondisi bagunansekolah. Karena Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya, belum tahupersis kebutuhan, spesifikasi dan lain2 yang diperlukan sekolah untuk keperluanproses belajar mengajar, apalagi ditambah adanya kemungkinan orientasinya adalah hanyasekedar proyek, maka terlihat indikasi rekayasa pengadaanpun dijalankan. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset pemkot Surabaya,diduga membuat spesifikasi2 tertentu dalam rangka agar bisa memainkan proyek ini dengan bekerjasamadengan pihak tertentu. Dimana kemungkinan tujuannya adalah agar pengadaan komputersebesar Rp 52 Milyar ini pengadaannya bisa dikondisikan agar penyedia barangyang bisa mengikuti proses pengadaan komputer itu hanya perusahaan tertentu...
 Sebenarnyapepatah jawa mengatakan, bahwa boleh "ngono nngono-a, ning ojo ngono".  Sah-sah saja jika ada oknum2 pejabat yangberpikir  dan ber-kinerja bahwa jika adaprogram pemerintah itu dianggap sebagai proyek yang bisa memberi keuntunganlain diluar gaji rutin, honor dan fasilitas yang diterima dari negara. Tapijanganlah seringkali orientasi proyek ini sangat berlebihan, sehingga membuatprogram pemerintah nantinya malah gagal. Dan janganlah keterlaluan denganprinsip bahwa program pemerintah itu jalan atau tidak jalan itu bukan hal yangpenting. Sehingga berorientasi kinerja dalam menjalan tugas program pemerintah harus mendapat keuntungan dari proyek, lalu berprinsip jika tindakannyaberakibat program pemerintah akhirnya tidak berjalan itu bukan urusan. Adanya dugaan rekayasa dalam pengadaan komputer senilai Rp.52 milyar ini, bisa dilihat adanya indikasi dalam lelangpengadaan dibuatlah spesifikasi khusus tertentu yang dituangkan dalam dokumenpengadaan agar hanya perusahaan tertentu yang bisa menawar dan nantinya jadipenyedia barang.  Meskispesifikasi khusus tertentu yang dibuat dalam dokumen pengadaan itu belum tentusesuai dengan kebutuhan sekolah,
 Tapidalam pengadaan komputer senilai Rp. 52 milyar ini, terindikasi bahwa mungkin karena terlalu kuatnya keinginan untukmengunci agar hanya perusahaan tertentusaja yang bisa mengikuti pengadaannya, dengan dibuat spesifikasi sangat khususagar perusahaan lain tidak bisa mengikuti, ternyata ada kemungkinan bahwa perusahaan itu sendiri akan kesulitan memenuhi sejumlah 5225 unit.Karena merancang spesifikasi khusus itu tentu tidak semudah membalik telapaktangan, karena men-setting sebuah produk dari pabrik di-otak-atik agar bisaseperti spesifikasi yang terlanjur dibuat dalam dokumen pengadaan, bukanlah halmudah, bisa2 komputer dari pabrik malah tidak bisa berfungsi jika salahmeng-otak-atik. Darihal ini bisa diprediksi, bahwa lelang pengadaan komputer ini kemungkinan besar akanberujung menjadi lelang gagal, karena tidak ada penawar yang bisa memenuhispesifikasi yang dituangkan dalam dokumen pengadaan. Termasuk dari perusahaanyang diduga sudah disiapkan sebagai penyedia, mungkin tidak akan berani ikutmenawar, karena mereka sebenarnya bisa memenuhi spesifikasi sebagaimanatertuang pada dokumen pengadaan, tapi jumlah stok komputer yang iotak-atikuntuk disiapkan dalam pengadaan ini belum bisa memenuhi sejumlah 5225 unit,baru siap sekitar 1000an unit. Daripada ikut menawar dan nanti tidak bisamensuplai 5255 unit, bisa berakibat diputus kontrak dan masuk black-list. Apayang terjadi jika lelang gagal? Tentu saja ini akan berpengaruh padapelaksanaan UNBK untuk sekolah2 di Surabaya yang akan berlangsung sebentarlagi. Bisa2 program UNBK sekolah akan gagal. Terusapa yang akan dikatakan oleh para pejabat Pemkot surabaya karena adanya indikasi permainan ini yang berakibat lelang gagal?

Jawabannya mungkin sederhana dan akan terkesan cuci tangan, bahwa dalam hal  ini mereka sudah melaksanakan prosespengadaan akan tetapi tidak ada yang menawar dan atau tidak ada penawar yangmemenuhi spesifikasi dll alasan bisa dibuat.  Yangpenting mereka bisa beralasan bahwa proses sudah dijalankan dan mereka bisacuci tangan dan tidak bisa disalahkan. Tapi apa rahasia dibalik proses itu, tentunya hanya mereka yang diduga melakukan rekayasa ini yang tahu.
 Bahkan dari proses ini bisa dilihat adanya indikasi dimana Tri Broto selaku kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) cuti 10 hari kerja, tentunya bisa dijadikan untuk menambah alasan bahwa tidak tahu menahuhal tersebut, karena sedang cuti. Ataulelang nekat dilanjutkan dan ada negoisasi dengan perusahaan penyedia, bahwa bisa dilakukan rekayasa dalam pembuatan kontrak denganbentuk kontrak price unit, dan bukan kontrak lump sum? Artinyajika kontrak bisa direkayasa dalam bentuk kontrak price unit, jika dalampengadaan 5225 unit komputer ini, pengusaha pemenang lelang hanya bisa mengirim1000 unit, maka  untuk 1000 unit itudibayar,  sedangkan sisanya terkirim atautidak, itu menjadi hal yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Berbedadengan kontrak lump sum, jika lelang pengadaan menyebutkan 5525 unit, makapengusaha harus mengirim 5525 unit, dan baru dibayar jika sudah memenuhi jumlahitu. Jika tidak mengirim sejumlah itu, maka bisa tidak dibayar dan akan diputuskontrak. Tentunya mereka yang diduga melakukan rekayasa pada pengadaan ini, tidak mau mengambil resiko demikian. Apayang terjadi jelas, jika lelang pengadaan gagal, berarti pemenuhan kebutuhankomputer untuk sekolah2 di Surabaya untuk memenuhi UNBK, akan gagal, dan UNBKdi sekolah2 Surabaya tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Atau jika lelangditeruskan dengan rekayasa kontrak price unit, maka hanya sebagian sekolah yangakan menerima pembagian komputer, sedangkan sisanya menunggu sampai pengusahabisa siap stoknya untuk mengirim kemudian, untuk itu kontrak bisa dibuat selamamungkin. Tapi ini akan berbenturan dengan waktu pelaksanaan UNBK. Atau malahbisa2 sekolah baru dikirimi komputer setelah UNBK sudah selesai. Tapiuntuk Bagian Unit Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset pemkot Surabaya yang dipimpin oleh Noer Oemarijati , gagalnya UNBK mungkin dianggap bukan masalah atau urusan mereka.

UNBK bisa terlaksana dengan baik atau tidak, itu mungkin dianggapbukan urusan mereka, karena adanya indikasi orientasi kinerja hanya sekedar sebagai proyek danmereka bisa berkelit bahwa urusan pendidikan adalah urusan Dinas Pendidikan,Toh masyarakat awam tidak tahu bahwa Dinas Pendidikan tidak mengelola danapengadaan komputer itu. Makapatut dipertanyakan, kenapa Bagian Unit Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset pemkotSurabaya dalam melaksanakan pengadaan komputer ini terindikasi menunggu sampai saat systeme-catalog produk komputer dari LKPP sedang direvisi/diupgrade, barulah merekamelaksanakan pengadaan, sehingga terkesan mereka  bisa menghindari dengan tidak harus membelikomputer melalui e-catalog dan dengan pemilihan timing waktu yang tepat itupengadaan komputer senilai Rp. 52 milyar ini bisa dilaksanakan dengan caralelang. Padahaljika dilakukan saat system e-katalog produk komputer dari LKPP masih belum direvisi/ upgrade system program, tentunya bisa melakukan pengadaan secarae-catalog. Tentunya pembelian komputer sejumlah 5255 unit itu bisaterlaksana. 
 Ataujika spesifikasi tidak dibuat dengan adanya indikasi rekayasa seperti itu, tentunya akan banyakpengusaha yang bisa mengikuti lelang pengadaan dan menyediakan komputer denganjenis dan type terbaru yang bisa dipergunakan untuk menunjang kegiatan sekolahdan pelaksanan UNBK secara maksimal. Karena jumlah komputer 5225 unit itusebenarnya tidaklah banyak.  Tapidengan spesifikasi yang direkayasa seperti itu, tentunya komputer denganspesifikasi yang tertuang dalam dokumen pengadaan itu mungkin sulit ditemukan di pasaran,karena hanya dimiliki oleh perusahaan tertentu yang diduga telah disiapkan sebagai penyedia barang.

Nahkalau ternyata perusahan yang diduga disiapkan sebagai penyedia barang itu belum siap memasok sejumlah 5225 unit komputer lalubagaimana? Apalagi sebentar lagi UNBK akan segera dimulai? Atau menungguperusahaan siap, barupengadaan dimulai lagi dan mengirim barang, meskipun pelaksanaan UNBK nantinyatelah usai?  Apapunya pemikiran tak peduli bahwa pelaksanaan UNBK sekolah2 di Surabaya menjadiamburadul, yang penting pengadaan yang berorientasi hanya sekedar proyek inijalan terus nantinya?

Sebenarnya jika pengelolaan dana untuk pengadaan komputer ini diserahkan kepadaDinas Pendidikan, tentunya tidak akan terjadi keruwetan yang membayang akanterjadi tersebut. KarenaDinas Pendidikan yang lebih tahu kebutuhan komputer yang bagaimana yang dibutuhkanoleh sekolah. Dimana mereka bisa melaksanakan pengadaan melalui e-katalogataupun lelang. Dan jika dilaksanakan lelang pengadaan tentunya pihak ULP (UnitLayanan Pengadaan)  hanya tinggalmelaksanakan saja proses pengadaannya. Sehingga tidak terjadi dugaan rekayasa sepertiini. Atauoleh Dinas Pendidikan, dana diberikan pada sekolah untuk membeli komputersesuai dengan kebutuhan mereka untuk menunjang pelaksanaan proses belajarmengajar di Sekolah, diantaranya untuk pelaksaanaan UNBK. Tapikarena dugaaan rekayasa oleh oknum di Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan AsetPemkot Surabaya tadi, bisa terbayang yang akan terjadi. Bisaterjadi kemungkinan pengadaan dinyatakan sebagai lelang gagal, dan bisa berakibat  gagalnya pembagian komputer ke sekolah dangagalnya program UNBK sekolah2 di Surabaya. Tapi Bagian Layanan Pengadaan danPengelolaan Aset pemkot Surabaya bisa cuci tangan dengan dalih sepertidisampaikan diatas, yakni bahwa mereka sudah menjalankan proses. Tapimasyarakat tidak tahu ada apa sebenarnya dibalik proses yang dijalankan yangmengakibatkan gagalnya program pemkot Surabaya yakni pembagian komputer untukmenunjang proses kegiatan belajar mengajar dan pelaksanaan UNBK. Bisaterjadi kemungkinan proses pelelangan diteruskan, tapi perusahaan penyedia barang hanya bisa mengirimsebagian unit komputer, dan dalam kontrak nantinya diduga  direkayasa menjadi kontrak pembayaranprice unit, yang juga bisa membuat gagalnya program pemkot, karena hanyasebagian sekolah yang mendapat komputer untuk menunjang proses belajar mengajardan UNBK. Sedangkan sekolah lain tidak kebagian, atau sekalah baru akan mendapatkan komputersetelah UNBK selesai Bisaterjadi kemungkinan juga lelang pengadaan diteruskan, dan perusahaan akan bisa memenuhi 5225unit komputer, akan tetapi dalam kontrak diduga dilakukan addendumsehingga spesifikasi dalam kontrak tidak lagi sama denganspesifikasi yang tertuang pada dokumen pelelangan. Dengankontrak diadendum maka spesifikasi komputer yang harus disediakan dandikirim ke sekolah spesifikasinya umum seperti barang yang memang sangat banyak dipasaran.

Jika ini terjadi, tentunya akan mendapat perhatian dari aparat hukum,kenapa dalam dokumen pengadaan dibuat rekayasa spesifikasi komputer yang sulit,sehingga yang bisa menawar hanya perusahaan tertentu dan ternyata setelahdinyatakan sebagai pemenang dan penyedia barang, dalam kontrak dibuat adendum bahwa komputer yangdisediakan spesifikasi umum seperti yang memang banyak di pasaran? Maka kita lihat saja, karena hal ini baru akan terjadi beberapa harikedepan. Jika hal yang kami sampaikan ini terjadi dan tidak ada tindakan dariwalikota terhadap oknum2 pejabat yang bersangkutan, maka bisa muncul anggapan masyarakat bahwa paraoknum pejabat tersebut hanya menjalankan perintah walikota.

Karena memang seringkali dalam berbagai kesempatan, nama walikota Surabaya dan atau keluarga itu dicatut oleh pihak tertentu.

Demikian surat yang dibuat oleh KPPS- Komite Pengawas Pendidikan Surabaya, yang diketuai oleh Ali Affandi yang dikirim ke Walikota Surabaya, instansi terkait, lembaga negara lain dan beredar di beberapa group WA

Sementara itu, ketua ULP pemkot Surabaya Tri Broto (HP: 08123179012) dan para pengusaha yang yang diduga dan atau diinfokan terlibat dalam pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan kota Surabaya, yakni Choirul (HP: 08121617003), Daniel(HP: 081212276671) dan PondoHariaji (HP: 08121715833), ketika dihubungi ponselnya, belum terjawab

| | Virus-free. www.avast.com |





Messages in this topic (1)





------------------------------------------------------------------------
Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Emas_melayu/

<*> Your email settings:
Digest Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/Emas_melayu/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
Emas_melayu-normal@yahoogroups.com
Emas_melayu-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
Emas_melayu-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

------------------------------------------------------------------------